Dibaca 76 Kali
Diskominfo Tubaba — Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Eri Budi Santoso, membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) dalam rangka persiapan pelaporan optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Semester I Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Asisten II, Rabu (22/04/2026), dan dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah serta tim terkait.
Dalam sambutannya, Eri Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta rapat. Ia menilai kehadiran tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menangani persoalan kemiskinan di daerah.
“Terima kasih atas komitmen dan kehadiran Bapak/Ibu semua. Kami memahami kondisi di lapangan, namun ini menunjukkan keseriusan kita bersama dalam menangani persoalan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah, khususnya dalam menyempurnakan sistem pelaporan serta pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah saat ini telah menggunakan pendekatan berbasis data dalam menentukan sasaran program, di antaranya melalui klasifikasi desil 1 dan desil 2 dalam sistem sosial nasional, guna meningkatkan efektivitas intervensi terhadap masyarakat miskin.
Eri juga memaparkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan pada April 2026 di wilayah Gunung Agung. Ia mengungkapkan masih ditemukannya kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, meskipun telah menerima bantuan.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk melakukan penajaman data serta memastikan intervensi program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Tulang Bawang Barat menekankan bahwa penetapan lokus penanggulangan kemiskinan saat ini masih perlu dioptimalkan melalui koordinasi yang lebih intensif antarperangkat daerah.
“Ke depan, rapat koordinasi perlu dilaksanakan secara rutin agar program dari masing-masing perangkat daerah dapat diselaraskan dan terintegrasi dalam satu lokus yang sama. Dengan demikian, diperlukan kerja kolaboratif yang kuat agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan pelaporan program. Menurutnya, setiap program yang telah direncanakan harus disertai dengan laporan berkala, khususnya laporan triwulanan, sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
“Laporan tersebut tidak hanya menjadi bahan evaluasi di daerah, tetapi juga digunakan dalam penilaian di tingkat pusat, termasuk oleh BPKP, yang mencakup indikator seperti kemiskinan dan kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan menjadi hal yang sangat krusial dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.
“Ketepatan waktu pelaporan harus menjadi perhatian bersama, karena selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, hal ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, serta memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.