Dibaca 169 Kali
Jakarta – tubaba.go.id, Mencermati fenomena disrupsi teknologi digital saat ini, Pemerintah telah memasukkan transformasi digital sebagai satu langkah strategis menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam mendukung transformasi pemerintahan digital ini, Pemerintah meluncurkan Rencana Induk Pemerintahan Digital (RIPD) 2025-2045, bertempat di gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta.
Peluncuran RIPD ini dihadiri oleh oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid; serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Menkomdigi, Meutya Hafid menyampaikan bahwa RIPD disusun sebagai panduan transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju kepada bentuk Pemerintahan Digital hingga 2 dekade ke depan.
“Dokumen ini jelas akan memberikan arah jangka panjang yang konsisten, agar transformasi digital pemerintah dapat terintegrasi serta selaras dengan agenda pembangunan nasional. Arah ini kita harapkan dapat menuntun kita semua dalam melangkah, mengimplementasikan apa-apa yang akan kita lakukan bersama-sama,” ujarnya.
“Dalam hal ini teknologi pemerintah digital memiliki peran strategis sebagai _key driver_, sekaligus pondasi penyediaan layanan publik paling tidak pada tiga fungsi dasar yaitu pertukaran data, pemrosesan data dan penyimpanan data. Kementerian Komdigi menjalankan mandatnya untuk membangun pondasi teknologi pemerintahan digital yang _interoperable_, berdaulat serta terbuka terhadap kolaborasi ekosistem digital, kami memberikan dukungan penuh dalam sembilan kebijakan,” imbuhnya kemudian.
Sementara itu Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa implementasi pemerintahan digital dapat mendukung pancapaian target dari Indonesia Emas 2045.
“Ini adalah _game changer_ untuk Republik Indonesia, transformasi digital dengan berbasis data yang akurat dengan penggunaan _artificial intelligent_ (AI) bisa membuat langkah-langkah strategis yang pas dan membuat keputusan-keputusan yang tepat,” terangnya
“Data digital berbasis AI ini banyak sekali dampaknya buat kita semua, buat bangsa ini. Untuk itu kita perlu perkuat infrastruktur digital kita, meningkatkan kualitas SDM dan literasi digital serta membenahi regulasi yang menghambat,” lanjut Luhut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aidil A. Pattikraton, usai mengikuti acara peluncuran RIPD ini via daring mengatakan pentingnya pemerintahan digital ini dapat diimplementasikan di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini.
“Ini adalah salah satu sasaran strategis dari Asta Cita Presiden, implementasi pemerintahan digital perlu kita dukung penuh, setidaknya ada enam sasaran penting. Pertama kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif dan dapat mendorong hadirnya inovasi-inovasi baru,” katanya.
“Berikutnya adalah fokus pada sumber daya manusia aparatur dan organisasi pemerintah yang kompeten, lincah, dan berbudaya digital. Lalu penyediaan data yang berkualitas, akurat, terpadu, valid dan dapat dipertukarkan,” terang Aidil melanjutkan.
“Kemudian kita perlu membangun teknologi pemerintahan yang andal, mutakhir, adaptif dan juga dinamis, yang didukung oleh keamanan pemerintah digital yang tangguh, terpercaya serta berkesinambungan. Terakhir, bahwa layanan digital pemerintah mesti terpadu, inkulsif, mudah diakses, dan berorientasi kepada masyarakat,” urainya lagi.
“Pemerintahan digital amat pentin untuk memastikan terwujudnya efisiensi, efektifitas dan pastinya pelayanan publik yang akan lebih baik, lebih cepat dan lebih inklusif,” tutupnya.