Dibaca 27 Kali
Bandar Lampung – tubaba.go.id, Pemkab Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengikuti Rakorwil dalam rangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.
Acara yang diselenggarakan pada Senin (09/02/2026) ini berlangsung secara _hybrid_, daring serta luring dan diikuti oleh seluruh Pemda di wilayah barat yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali.
Jajaran pemda seprovinsi Lampung mengikuti kegiatan ini di Hotel Radisson, Kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan langkah strategis dalam mentransformasikan sistem keuangan daerah menuju ekosistem digital yang terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, memaparkan beberapa poin krusial terkait penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel," ujarnya.
"Melalui implementasi KKP (Kartu Kredit Pemerintah) Domestik dan SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran), diharapkan perbankan daerah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan aman bagi transaksi pemda,” lanjutnya lagi.
"BI mendorong kolaborasi dan sinergi antar _stakeholder_, utamanya untuk mendorong kemandirian daerah, penyediaan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat dan berdampak langsung serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil," terangnya.
Dengan sinergi antara Bank Indonesia, sektor perbankan, dan Pemerintah Daerah, diharapkan indeks digitalisasi di wilayah Lampung, khususnya Tubaba dapat mengalami peningkatan signifikan yang berujung pada penguatan ekonomi lokal.
Sementara itu Sekda Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T menegaskan kembali dukungan percepatan P2DD di Tubaba.
"Kita dorong digitalisasi di Tubaba, tahun ini ditargetkan seluruh OPD akan menggunakan KKPD dalam transaksi, juga digitalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, ini penting untuk peningkatan PAD," terangnya.
"Kita juga mendorong agar SNAP serta integrasi SP2D antara SIPD dengan Bank Lampung segera terealisasi", lanjut Iwan.
"Yang tidak kalah penting adalah ketersediaan infrastruktur digital yang ada di daerah, akses internet dan layanan telekomunikasi yang memadai masih perlu dibenahi. Ini yang menjadi poin krusial, perlu intervensi juga dorongan dari pemerintah pusat untuk pemerataannya" pungkas pria berkacamata ini.