Dibaca 168 Kali
KOMINFO TUBABA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) sengaja mengundang Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan contoh dan arahan bagaimana cara membuat pelaporan yang baik.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Dr. Zaidirina, SE.,M.Si saat membuka secara resmi kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tubaba, di Ruang Rapat Bupati. Panaragan, Rabu (08/02).
Dia juga mengharapkan agar seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dapat selalu mengupdate berita dan mengupdate pengetahuan, karena menurutnya aset yang paling berharga saat ini adalah informasi.
"Kami mengapresiasi dan menyambut baik dengan diselenggarakannya kegiatan ini, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita semua untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Tubaba," kata Pj. Bupati Zaidirina.
Pj. Bupati Zaidirina juga menjelaskan bahwa pertangungjawaban kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah diwujudkan dalam tiga bentuk pertanggungjawaban dan harus dipenuhi, diantaranya adalah kepala derah berkewajiban menyampaikan laporan LPPD; kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan LKPJ, dan kepala daerah berkewajiban menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD).
"Hari ini kita akan dibimbing oleh Tim dari Kemendagri, bagaimana kita membuat Laporan LPPD dan LKPJ agar sesuai dengan aturan. Saya tidak mau lagi mendengar ada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak paham dan Kepala OPD yang terlambat menyampaikan data-data ini, sesuaikan dengan jadwal. Silahkan bapak dan ibu perintahkan Kabidnya atau sekretarisnya, tapi bapak-ibu harus paham dan harus mengerti serta mengawasi apa yang dikerjakan oleh Kabid ataupun sekretarisnya," tegasnya.
Sementara itu, Dra. Imelda, MAP mewakili Ketua Tim LPPD Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa LPPD adalah raport kinerja kepala daerah dan sekarang LPPD itu sudah dihitung bersama-sama bukan hanya Kemendagri tetapi juga bersama Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) serta melinatkan semua Kementerian Lembaga Teknis.
Kegiatan Tersebut juga dihadiri oleh Sekdakab Tubaba Novriwan Jaya, SP, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD serta Camat se-Kabupaten Tubaba. ***